Pengadilan Agama Nunukan berkoordinasi dengan BRI dan KPPN Terkait Digitalisasi Pembayaran, Aplikasi QLOLA, dan Kartu Kredit Pemerintah
Nunukan, 7 Agustus 2025 — Pengadilan Agama (PA) Nunukan menerima kunjungan koordinasi dari Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Nunukan dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Nunukan dalam rangka membahas implementasi sistem digitalisasi pembayaran melalui aplikasi QLOLA serta pemanfaatan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) sebagai bagian dari modernisasi pengelolaan keuangan negara.
Kegiatan koordinasi ini dihadiri oleh perwakilan BRI Cabang Nunukan, pejabat dari KPPN Nunukan Bapak Haris Roseno, serta disambut oleh Kasubbag Umum dan Keuangan PA Nunukan, Ibu Ika Kurnia, bersama Bendahara Pengeluaran PA Nunukan, Bapak Fauzi Firdaus.
Pertemuan ini membahas setidaknya 3 (tiga) topik strategis. Pertama, pemanfaatan aplikasi QLOLA (Quick Response Code for Online Letter of Authorization) milik BRI sebagai platform digital untuk pengajuan dan pelaporan transaksi secara elektronik. Kedua, optimalisasi penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) guna menunjang efisiensi belanja operasional dan meminimalisir penggunaan uang tunai. Ketiga, yaitu prosedur dan tata kelola teknis transaksi elektronik yang sesuai dengan ketentuan Perbendaharaan Negara dan sistem SPAN (Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara).
Koordinasi tersebut dilaksanakan pada Kamis, 7 Agustus 2025, pukul 10.00 WITA. Pertemuan berlangsung di ruang tamu terbuka Pengadilan Agama Nunukan. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi pengelolaan keuangan negara di lingkungan Pengadilan Agama Nunukan, sejalan dengan arah kebijakan reformasi birokrasi dan transformasi digital yang dicanangkan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Kementerian Keuangan RI.
Dalam koordinasi tersebut, tim BRI memberikan simulasi penggunaan aplikasi QLOLA, sekaligus menjelaskan prosedur teknis dan keamanan transaksi digital. Sementara itu, KPPN Nunukan memaparkan ketentuan terkini terkait pembayaran belanja pemerintah melalui KKP, termasuk mekanisme pertanggungjawaban dan pelaporan.
Kasubbag Umum dan Keuangan PA Nunukan, Ibu Ika Kurnia, menyampaikan bahwa PA Nunukan menyambut baik upaya ini sebagai bentuk sinergi antarlembaga yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi peradilan yang lebih modern dan efisien. “Digitalisasi pengelolaan keuangan ini adalah langkah maju. Kami siap menyesuaikan diri dan terus belajar agar dapat menjalankan sistem ini dengan tertib administrasi dan sesuai regulasi,” ujar Ibu Ika Kurnia.
---
_FF
