w3c wai AAA     w3c html 5
logo pa nunukan   

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA                   

PENGADILAN AGAMA NUNUKAN

Written by Admin on . Hits: 79

Sumber :

1.

SK KMA Nomor 026/KMA/SK/II/2012;

2.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016

PROSEDUR BERPERKARA

Prosedur Berperkara di Pengadilan Agama terbagi menjadi:

A.

Pelayanan Perkara Permohonan.

B.

Pelayanan Perkara Gugatan.

C.

Pelayanan Perkara Gugatan.

D.

Gugatan Kelompok (Class Action).

E.

Gugatan Sederhana.

F.

Pelayanan Administrasi Persidangan

G.

Pelayanan Mediasi.

A.

Pelayanan Perkara Permohonan (Voluntair)

Jenis-jenis perkara permohonan yang dapat diajukan pada Pengadilan Agama Nunukan diantaranya  : Ijin beristeri lebih dari seorang, Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum berumur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, Permohonan pengangkatan wali/pengampu bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi, misalnya karena pikun, Permohonan dispensasi kawin bagi pria yang belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan bagi wanita yang belum mencapai umur 16 (enam belas) tahun, Permohonan izin kawin bagi calon mempelai yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun, Permohonan sita atas harta besama tanpa adanya gugatan cerai dalam hal salah satu dari suami isteri melakukan perbuatan yang merugikan dan membahayakan harta bersama seperti judi, mabuk, boros dan sebagainya, Permohonan izin untuk menjual harta bersama yang berada dalam status sita untuk kepentingan keluarga, Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan mafqud, Permohonan penetapan ahli waris, Permohonan penetapan wali adhal, apabila wali nikah calon mempelai wanita yang akan melangsungkan perkawinan tidak mau menjadi wali dalam perkawinan tersebut, Permohonan pencabutan surat penolakan perkawinan dari Pegawai Pencatat Nikah, Permohonan pencegahan perkawinan, apabila calon mempelai atau salah satu calon mempelai tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan, Penetapan asal usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam, Permohonan itsbat nikah/Pengesahan nikah, Permohonan itsbat kesaksian rukyat hilal.

1.

Pemohon atau Kuasanya mengajukan permohonan dengan melengkapi dokumen – dokumen antara lain:

a.

Surat permohonan yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Nunukan.

b.

Surat Kuasa Khusus (dalam hal Pemohon menguasakan kepada pihak lain).

c.

Fotokopi Kartu Anggota Advokat bagi yang menggunakan jasa advokat.

d.

Bagi pihak yang menggunakan perwakilan selain advokat (Kuasa Insidentil), harus ada surat keterangan tentang hubungan keluarga dari Kepala Desa/ Lurah dan/atau surat izin khusus dari atasan bagi PNS dan Anggota TNI/Polri.

2.

Pemohon yang tidak dapat membaca dan menulis, dapat mengajukan gugatannya secara lisan di hadapan Ketua Pengadilan Agama dan wajib dicatat oleh Petugas yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Nunukan karena Pos Bantuan Hukum belum tersedia  (belum tersedia alokasi anggaran untuk Pos Bantuan Hukum);

3.

Petugas Meja I menyerahkan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) dalam rangkap 4 (empat) yang berisi informasi mengenai rincian panjar biaya perkara yang harus dibayar.

4.

Pemohon melakukan pembayaran panjar biaya perkara melalui bank yang ditunjuk oleh Pengadilan Agama Nunukan.

5.

Bagi masyarakat yang tidak mampu (miskin) dapat mengajukan permohonan layanan pembebasan biaya perkara  kepada Ketua Pengadilan Agama Nunukan.

6.

Petugas Meja Pertama menyerahkan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) dalam rangkap 4 (empat) yang berisi informasi mengenai rincian panjar biaya perkara yang harus dibayar.

7.

Pemohon melakukan pembayaran panjar biaya perkara melalui bank yang ditunjuk oleh Pengadilan Agama Nunukan.

8.

Petugas Meja II mencatat dalam buku register perkara permohonan dan memberi nomor urut setelah pemohon membayar panjar biaya perkara yang besarnya sudah ditentukan dalam SKUM.

B.

Pelayanan Perkara Gugatan

Jenis-jenis perkara Gugatan yang dapat diajukan pada Pengadilan Agama Nunukan diantaranya gugatan perceraian, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah.

1.

Penggugat atau Kuasanya dapat mengajukan gugatan dengan melengkapi dokumen – dokumen antara lain :

a.

Surat gugatan yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Nunukan.

b.

Surat Kuasa Khusus (dalam hal Penggugat kepada pihak lain).

c.

Fotokopi Kartu Anggota Advokat bagi yang menggunakan jasa advokat.

d.

Bagi pihak yang menggunakan perwakilan selain advokat (Kuasa Insidentil), harus ada surat keterangan tentang hubungan keluarga dari Kepala Desa/ Lurah dan/atau surat izin khusus dari atasan bagi PNS dan Anggota TNI/Polri.

2.

Penggugat yang tidak dapat membaca dan menulis, dapat mengajukan gugatannya secara lisan di hadapan Ketua Pengadilan Agama dan wajib dicatat oleh Petugas yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Nunukan karena Pos Bantuan Hukum belum tersedia  (belum tersedia alokasi anggaran untuk Pos Bantuan Hukum);

3.

Petugas Meja I menaksir panjar biaya perkara yang kemudian ditulis dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM). Pihak penggugat tidak akan diminta untuk membayar apapun yang tidak tertera dalam SKUM.

4.

Penaksiran panjar biaya perkara mempertimbangkan:

a.

Jumlah pihak yang berperkara.

b.

Jarak tempat tinggal dan kondisi daerah para pihak (radius).

c.

Untuk perkara cerai talak harus diperhitungkan juga biaya pemanggilan parapihak untuk sidang ikrar talak.

d.

Biaya pemanggilan para pihak untuk menghadiri proses mediasi lebih dahulu dibebankan kepada pihak Penggugat melalui uang panjar biaya perkara.

5.

Bagi masyarakat yang tidak mampu dapat mengajukan permohonan layanan pembebasan biaya perkara (prodeo) kepada Ketua Pengadilan.

6.

Petugas Meja Pertama menyerahkan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) dalam rangkap 4 (empat) yang berisi informasi mengenai rincian panjar biaya perkara yang harus dibayar.

7.

Pemohon melakukan pembayaran panjar biaya perkara melalui bank yang ditunjuk oleh Pengadilan Agama Nunukan.

8.

Petugas Meja II mencatat dalam buku register perkara permohonan dan memberi nomor urut setelah pemohon membayar panjar biaya perkara yang besarnya sudah ditentukan dalam SKUM.

Lamanya proses pendaftaran perkara, dalam hal berkas-berkas telah terpenuhi, adalah paling lama 1 (satu) hari.

C.

Gugatan Kelompok (Class Action).

1.

Gugatan perwakilan kelompok dapat diajukan dalam perkara wakaf, zakat, infaq dan shadaqah.

2.

Penggugat mengajukan surat gugatan kelompok mengacu pada persyaratan persyaratan yang diatur oleh hukum acara perdata yang berlaku, dan harus memuat:

a.

Identitas lengkap dan jelas dari wakil kelompok.

b.

Definisi kelompok secara rinci dan spesifik walaupun tanpa menyebutkan nama anggota kelompok satu-persatu.

c.

Keterangan tentang anggota kelompok yang diperlukan dalam kaitan dengan kewajiban melakukan pemberitahuan.

3.

Untuk mewakili kepentingan hukum anggota kelompok, wakil kelompok tidak dipersyaratkan memperoleh surat kuasa khusus dari anggota.

4.

Hakim memutuskan apakah gugatan perwakilan yang diajukan sah atau tidak. Apabila penggunaan prosedur gugatan perwakilan kelompok dinyatakan sah, maka Hakim segera memerintahkan Penggugat mengajukan usulan model pemberitahuan untuk memperoleh persetujuan Hakim. Apabila penggunaan tata cara gugatan perwakilan kelompok dinyatakan tidak sah, maka pemeriksaan gugatan dihentikan dengan suatu putusan Hakim.

5.

Dalam proses perkara tersebut Hakim wajib mendorong para pihak untuk menyelesaikan perkara dimaksud melalui perdamaian, baik pada awal persidangan maupun selama berlangsungnya pemeriksaan perkara.

6.

Pengadilan wajib melakukan pemberitahuan kepada anggota kelompok pada tahaptahap:

a.

Segera setelah Hakim memutuskan bahwa pengajuan tata cara gugatan perwakilan kelompok dinyatakan sah, selanjutnya anggota kelompok dapat membuat pernyataan keluar.

b.

Pada tahap penyelesaian dan pendistribusian ganti rugi ketika gugatan dikabulkan.

c.

Apabila gugatan ganti rugi dikabulkan, Hakim wajib memutuskan jumlah ganti rugi secara rinci, penentuan kelompok dan/atau sub kelompok yang berhak, mekanisme pendistribusian ganti rugi dan langkah-langkah yang wajib ditempuh oleh wakil kelompok dalam proses penetapan dan pendistribusian seperti halnya kewajiban melakukan pemberitahuan atau notifikasi.

D.

Gugatan Sederhana

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah, Perkara Ekonomi Syariah Dapat Diajukan Dalam Bentuk Gugatan Sederhana Atau Gugatan Dengan Acara Biasa.

1.

Tata Cara Pemeriksaan Perkara Dengan Acara Sederhana

-

Gugatan dalam perkara ekonomi syariah dapat diajukan secara lisan atau tertulis dalam bentuk cetak atau pendaftaran perkara secara elektronik.

-

Pemeriksaan perkara dengan acara sederhana adalah pemeriksaan terhadap perkara ekonomi syariah yang nilainya paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

-

Pemeriksaan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana kecuali hal-hal yang diatur secara khusus dalam Peraturan Mahkamah Agung ini.

2.

Tata Cara Pemeriksaan Perkara Dengan Acara Biasa

-

Pemeriksaan terhadap perkara ekonomi syariah dilakukan dengan berpedoman pada hukum acara yang berlaku kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Peraturan Mahkamah Agung ini.

-

Pemeriksaan terhadap perkara ekonomi syariah dapat dilakukan dengan bantuan teknologi informasi.

-

Perkara ekonomi syariah harus sudah diputus berdasarkan tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan.

E.

Pelayanan Administrasi Persidangan

1.

Ketua Pengadilan Agama Nunukan menetapkan Majelis Hakim yang akan menyidangkan perkara selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak perkara didaftarkan.

2.

Ketua Majelis Hakim sudah menetapkan hari sidang pertama selambat-lambatnya dalam 7 (tujuh) hari kerja. Dalam menetapkan hari sidang, Ketua Majelis Hakim harus memperhatikan jauh-dekatnya tempat tinggal para pihak yang berperkara dengan tempat persidangan.

3.

Untuk para pihak yang berdomisili di luar negeri maka tenggang waktu antara pemanggilan dengan persidangan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sejak surat permohonan pemanggilan dikirimkan.

4.

Untuk pemeriksaan perkara cerai dilakukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat gugatan didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan.

5.

Petugas Informasi mengumumkan jadwal persidangan dan penundaan sidang (dengan mencantumkan alasan penundaan) pada papan pengumuman pengadilan dan situs Pengadilan Agama Nunukan.

6.

Jurusita/jurusita pengganti mengirimkan salinan putusan pengadilan kepada para pihak, termasuk para pihak yang tidak hadir pada sidang pembacaan putusan, paling lama 14 (empat belas hari) setelah putusan dibacakan di muka persidangan.

F.

Pelayanan Mediasi

1.

Mediasi dalam Persidangan:

a.

Hakim wajib memberikan layanan mediasi bagi para pihak dalam persidangan dan tidak dipungut biaya.

b.

Ketua Pengadilan menetapkan hakim mediator pada Pengadilan Agama Nunukan.

c.

Para pihak dapat memilih mediator berdasarkan daftar nama mediator yang disediakan oleh Pengadilan, yang memuat sekurang-kurangnya nama mediator dan disertai dengan latar belakang pendidikan atau pengalaman para mediator.

d.

Para pihak dapat memilih mediator yang bukan hakim, maka biaya mediator menjadi beban para pihak.

e.

Jika para pihak gagal memilih mediator, ketua majelis hakim akan segera menunjuk hakim bukan pemeriksa pokok perkara yang bersertifikat pada pengadilan yang sama untuk menjalankan fungsi mediator.

f.

Pengadilan menyediakan ruangan khusus mediasi yang bersifat tertutup dengan tidak dipungut biaya.

2.

Mediasi di luar persidangan:

a.

Masyarakat yang bersengketa dapat menyelesaikan sengketa mereka melalui mediator bersertifikat di luar Pengadilan.

b.

Apabila telah tercapai kesepakatan perdamaian maka dapat mengajukan Gugatan kepada pengadilan yang berwenang untuk memperoleh Akta Perdamaian.

c.

Pengadilan menerbitkan Akta Perdamaian setelah para pihak mendaftarkan gugatan mereka di Pengadilan dengan melampirkan hasil kesepakatan mediasi dan sertifikat mediator.

Hubungi Kami

PENGADILAN AGAMA NUNUKAN

Komplek Perkantoran Vertikal
Jl. Ujang Dewa, Nunukan - Kalimantan Utara 77482
Telp:0556-23939 Fax:0556-23943
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
X

Pengadilan Agama Nunukan

FITUR DI NON AKTIFKAN