Geger! Aula KPPN Nunukan Ternyata Bisa Disulap Jadi GOR, Ramah Anak, dan Tiga Ahli Keuangan Bongkar Semua Rahasia Pencairan Dana hingga Aset—Wakil Pengadilan Agama Nunukan Ikut Teken Berita Acara Bersejarah

Nunukan, 16 Juli 2026. pa-nunukan.go.id

Publik dikejutkan oleh wajah baru pelayanan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tipe A2 Nunukan yang tak lagi kaku dan menyeramkan. Dalam sebuah Focus Group Discussion (FGD) Forum Konsultasi Publik yang digelar di aula kantor tersebut, terungkap fakta mencengangkan: ruang pertemuan megah itu juga berfungsi sebagai Gelanggang Olahraga (GOR) mini dan dirancang sepenuhnya ramah anak! Lebih dahsyat lagi, tiga pakar keuangan negara membedah habis misteri pengelolaan dana APBN, dari SP2D, barang milik negara, hingga strategi kolaborasi perbankan yang selama ini jarang tersentuh.

Kegiatan yang berlangsung pada Kamis, 16 Juli 2026 mulai pukul 09.00 – 11.00 WITA di Aula KPPN Nunukan ini merupakan bagian dari Peninjauan Ulang Standar Pelayanan Publik demi meningkatkan kualitas layanan yang lebih prima, transparan, dan manusiawi. Perwakilan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Pengadilan Agama Nunukan Bapak Fauzi Firdaus, A.Md.,AB., selaku Bendahara Pengeluaran hadir langsung bersama para penerima layanan/manfaat lainnya, menunjukkan komitmen nyata satuan kerja dalam pengawalan reformasi birokrasi.

Dibuka oleh moderator Ibu Wulan Dwi Puspita dengan penuh semangat, forum diawali dengan penghormatan pada negeri lewat kumandang lagu “Indonesia Raya”. Kepala KPPN Nunukan, Bapak Kukuh Budi Wasono, dalam sambutan pembukaannya menegaskan bahwa peninjauan standar pelayanan bukan sekadar formalitas, melainkan “panggilan jiwa” untuk menghadirkan pelayanan yang berorientasi pada kepuasan dan kemudahan bagi para satuan kerja serta masyarakat.

Press Release Semester I 2026: Kinerja APBN Nunukan Melambung

Sesi pertama langsung “memanas” saat Bapak Haris Roseno memaparkan press release APBN Lingkup Kabupaten Nunukan Semester 1 Tahun 2026. Data-data aktual yang diulas secara lugas menunjukkan pengelolaan fiskal yang solid dan berintegritas, sekaligus memberikan optimisme bagi pembangunan daerah.

Tiga "Sakti" Keuangan Bongkar Semua Tabir

Memasuki sesi inti FGD, seorang moderator handal dari KPPN Nunukan tampil memukau dengan gaya fasilitasi yang hidup. Ia lebih dulu “memamerkan” fasilitas kantor yang kini benar-benar humanis: ruang laktasi, pojok bermain anak, hingga aula multi-fungsi yang bisa bertransformasi menjadi GOR. Suasana pun cair dan penuh keakraban.

Kemudian, tiga narasumber luar biasa dipanggil satu per satu. Pertama, Bapak Wahyu Hartandi membeberkan seluk-beluk pencairan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) berikut aturan mainnya. Setiap pertanyaan tentang hambatan pencairan dijawab dengan solusi teknis yang memudahkan satuan kerja, bak “membuka kunci pintu harta karun” yang selama ini dianggap rumit.

Kedua, Bapak Dindin mengupas pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) dan aset secara menyeluruh: dari pencatatan, pemanfaatan, hingga mekanisme hibah. Beliau menegaskan bahwa modernisasi pengelolaan aset adalah keniscayaan agar setiap rupiah APBN memberi manfaat optimal tanpa celah penyimpangan.

Ketiga, Bapak Dzikri mengungkap korelasi krusial antara dunia perbankan dengan mekanisme pencairan dana satuan kerja. Pemaparan ini sontak membuka mata para peserta tentang pentingnya sinergi dengan perbankan demi mempercepat eksekusi anggaran dan menghindari “bottleneck” digital dalam aplikasi perbendaharaan.

Momen Bersejarah: Penandatanganan Berita Acara Komitmen Bersama

Puncak acara yang paling bersejarah adalah penandatanganan Berita Acara Forum Konsultasi Publik. Dalam suasana penuh kesakralan, satu per satu perwakilan pemangku kepentingan membubuhkan tanda tangan mereka sebagai simbol dukungan terhadap standar pelayanan baru yang telah dikaji bersama. Penandatanganan diawali oleh Kepala KPPN Nunukan, Bapak Kukuh Budi Wasono, disusul oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nunukan, kemudian Wakil Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Pengadilan Agama Nunukan, Pimpinan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), serta Perwakilan Insan Pers (Wartawan).

Keterlibatan langsung Pengadilan Agama Nunukan dalam penandatanganan ini menjadi bukti bahwa Pengadilan Agama Nunukan tidak hanya menjadi objek layanan, tetapi juga subjek aktif dalam mengawal penyempurnaan standar pelayanan publik yang lebih baik. Momen ini sekaligus meneguhkan citra KPPN Nunukan sebagai kantor perbendaharaan yang terbuka, inklusif, dan selalu bergerak maju demi kepuasan para penggunanya. Dengan semangat kolaboratif ini, diharapkan pelayanan publik di lingkup perbendaharaan negara kian lincah, transparan, dan bersahabat dalam menjawab tantangan zaman tanpa kehilangan sentuhan kemanusiaan. Pengadilan Agama Nunukan siap mengawal dan menjalankan standar baru ini.

--FaU_tZy--