Target Perbaikan Ruang Sidang Rampung Akhir Juli & Aplikasi SIP-PASTI Segera Meluncur di APPStore! Ini 3 Terobosan Hasil Monev Tim Kesekretariatan PA Nunukan
Nunukan, 06 Juli 2026. pa-nunukan.go.id.
Pengadilan Agama Nunukan kembali menunjukkan komitmennya dalam mewujudkan birokrasi yang profesional dan pelayanan publik prima. Hal ini tercermin dalam gelaran Rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) Bagian Kesekretariatan yang digelar pada Senin sore 06 Juli 2026 di Ruang Kesekretariatan Pengadilan Agama Nunukan. Mengusung semangat Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), rapat yang berlangsung pukul 14.00 WITA ini menjadi ajang pembenahan menyeluruh guna menyongsong tata kelola perkantoran yang lebih modern, akuntabel, dan transparan.
Rapat dibuka dengan penuh semangat oleh Plt. Kepala Subbagian Umum dan Keuangan yang baru, Bapak Aldi Sasri Pratama. Dalam sambutan perdananya, beliau menyampaikan visi kolaboratif serta menekankan pentingnya sinergi antar subbagian. "Kami siap melanjutkan estafet kepemimpinan dengan semangat kolaborasi dan inovasi. Tidak ada pekerjaan yang berat jika kita kerjakan bersama-sama, terutama dalam mengelola anggaran dan aset negara untuk kemaslahatan pencari keadilan," tegasnya di hadapan seluruh jajaran kesekretariatan.
Memasuki agenda inti, Sekretaris Pengadilan Agama Nunukan, Ibu Ika Kurnia Fitriani, secara langsung memimpin jalannya evaluasi kinerja periode Juni 2026. Beliau menegaskan bahwa monev ini bukan sekadar rutinitas administratif, melainkan pijakan strategis untuk mengukur capaian dan menyisir setiap kendala teknis di lapangan. "Kita harus memastikan bahwa setiap hak pegawai terpenuhi, setiap aplikasi bekerja optimal, dan setiap rupiah negara digunakan untuk meningkatkan kenyamanan publik," ujar Ibu Ika dalam arahannya.
Rapat membahas tiga fokus utama yang menjadi prioritas tindak lanjut di lingkungan Pengadilan Agama Nunukan, yaitu bidang kepegawaian, pengelolaan teknologi informasi dan pelaporan (PTIP), serta bidang umum dan keuangan.
Pada Subbagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana (Kortala), Plt. Kasubbag Kortala, Fauzi Firdaus, menyampaikan bahwa pengelolaan sumber daya manusia diarahkan pada terciptanya keseimbangan antara pemenuhan hak pegawai dan peningkatan profesionalisme. Optimalisasi sumber daya manusia dilakukan melalui peningkatan produktivitas kerja dengan tetap mengedepankan disiplin administrasi. Meskipun kebijakan Work From Anywhere (WFA) dan hak cuti diberikan secara fleksibel, setiap pegawai tetap diwajibkan melengkapi seluruh dokumen pendukung sebagai bentuk pertanggungjawaban administrasi kepegawaian. Selain itu, disampaikan pula informasi positif mengenai Kenaikan Gaji Berkala (KGB) bagi Ekosamianto selaku PPPK Golongan V yang akan diterima pada September 2026 setelah genap menjalani masa kerja selama satu tahun di Pengadilan Agama Nunukan. Dalam rangka meningkatkan tertib administrasi dan perencanaan anggaran, seluruh pegawai juga diimbau agar tidak mengajukan memo perjalanan dinas secara mendadak atau H-1, melainkan merencanakannya lebih awal sehingga proses verifikasi keuangan dapat berjalan dengan baik.
Pada Subbagian Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan (PTIP), Fauzi Firdaus selaku Plt. Kasubbag PTIP menjelaskan bahwa Pengadilan Agama Nunukan terus mendorong transformasi digital melalui pengembangan sejumlah aplikasi internal. Beberapa aplikasi yang sedang dikembangkan meliputi Aplikasi Cuti Pegawai, Aplikasi CCTV Lokal untuk mendukung keamanan kantor, serta Aplikasi Persuratan yang bertujuan menyederhanakan proses pengelolaan dokumen. Selain itu, rapat juga membahas rencana peluncuran (launching) aplikasi SIP-PASTI (Sistem Informasi Perkara Peradilan Agama, Simpel dan Terintegrasi) yang nantinya direncanakan dapat diunduh melalui AppStore bagi pengguna iPhone. Kehadiran aplikasi tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan administrasi keperkaraan agar lebih cepat, mudah, dan terintegrasi.
Sementara itu, pada Subbagian Umum dan Keuangan, pembahasan difokuskan pada pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) serta pemeliharaan gedung dan bangunan, khususnya progres perbaikan ruang sidang yang sedang berlangsung. Sekretaris Pengadilan Agama Nunukan, Ika Kurnia Fitriani, menegaskan bahwa pekerjaan fisik tersebut harus diselesaikan paling lambat pada akhir Juli 2026 agar kenyamanan dan keamanan ruang sidang bagi para pencari keadilan tetap terjamin. Sekretaris Ika Kurnia Fitriani menegaskan bahwa pekerjaan fisik ini harus dikebut dan ditargetkan selesai paling lambat akhir Juli 2026. "Kita tidak bisa menunda. Kenyamanan ruang sidang adalah hak mutlak para pencari keadilan (justitiabelen). Persidangan harus berlangsung dalam suasana yang layak, aman, dan kondusif," pungkasnya. Setelah penyelesaian perbaikan ruang sidang, pemeliharaan akan dilanjutkan pada fasilitas pendukung lainnya serta penataan lingkungan kantor sebagai bagian dari komitmen berkelanjutan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus mempertahankan tata kelola keuangan yang sehat, efektif, dan akuntabel.
Secara keseluruhan, rapat berlangsung dengan tertib dan kondusif. Seluruh peserta rapat bersepakat untuk segera menindaklanjuti hasil evaluasi dan berbagai program yang telah dibahas sebagai upaya meningkatkan kinerja serta kualitas pelayanan Pengadilan Agama Nunukan.
--FauTzy--
