w3c wai AAA     w3c html 5
logo pa nunukan   

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA                   

PENGADILAN AGAMA NUNUKAN

Written by eko on . Hits: 48

Mekanisme Pemberian Layanan di Posbakum Pengadilan

Prosedur dan Mekanisme Pemberian layanan Posbakum di Pengadilan dapat dilihat pada Bab V, Pasal 22 dan 23 Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor : 0508.a/DjA/HK.00/III/2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Layanan Hukum Bagi Masyarakat Miskin di Pengadilan.

1.

Pemohon mengajukan Permohonan kepada petugas Posbakum Pengadilan Agama dengan mengisi formulir yang telah disediakan dan memberikan persyaratan yang diperlukan.:

a.

Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang di keluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Kepala Wilayah setempat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara, atau

b.

Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Miskin (Raskin), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), atau

c.

Dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basisi data terpadu Pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lainyang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu.

2.

Pemohon yang sudah mengisi formulir dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka (1) dapat langsung menerima layanan Posbakum Pengadilan Agama.

3.

Petugas layanan Posbakum akan mengkompilasi berkas perkara penerima layanan Posbakum sebagai dokumentasi pengadilan yang terdiri dari:

a.

Formulir permohonan.

b.

Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka (1)

c.

Kronologis perkara seperti tanggal dan agenda persidangan.

d.

Dokumen hukum yang telah dibuat di Posbakum Pengadilan.

e.

Pernyataan telah diberikannya layanan yang ditandatangani oleh petugas Posbakum dan penerima layanan Posbakum Pengadilan Agama.

4.

Apabila penerima layanan Posbakum tidak sanggup membayar perkara, maka petugas Posbakum akan memberikan formulir  permohonan pembebasan biaya perkara untuk diajukan kepada Ketua Pengadilan Agama.

5.

Apabila penerima layanan Posbakum memerlukan bantuan hukum berupa pendampingan di sidang pengadilan, maka petugas Posbakum akan memberikan informasi mengenai prosedur bantuan hukum di pengadilan dan daftar Organisasi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum atau organisasi bantuan hukum atau advokat lainnya yang dapat memberikan bantuan hukum Cuma-Cuma.

Biaya Perkara

1.

Pembayaran jasa didasarkan pada:

a.

Jumlah jam layanan yang digunakan oleh pemberi layanan hukum dalam melaksanakan tugas piket pada pos bantuan hukum di PA.

b.

Jumlah jam layanan sebagaimana tersebut di atas didukung dengan bukti daftar hadir.

2.

Pembayaran jasa dilakukan kepada lembaga penyedia petugas pemberi layanan hukum dalam posbakum.

Catatan : Pengadilan Agama Nunukan Belum Menyediakan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di sebabkan keterbatasan anggaran.

Hubungi Kami

PENGADILAN AGAMA NUNUKAN

Komplek Perkantoran Vertikal
Jl. Ujang Dewa, Nunukan - Kalimantan Utara 77482
Telp:0556-23939 Fax:0556-23943
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
X

Pengadilan Agama Nunukan

FITUR DI NON AKTIFKAN