logo mahkamah agung website ramah difable
Proses Berperkara

Home

Pengelolaan SIPP terbaik itu dari Perbatasan

 

Dalam rangka meningkatkan profesionalisme aparat peradilan agama, Pengadilan Tinggi Agama Samarinda melaksanakan rapat koordinasi seluruh Pimpinan serta Pejabat Fungsional dan Struktural se wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Samarinda. Rapat koordinasi yang dirangkai dengan sosialisasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) versi 3.2.0 ini dilaksanakan pada tanggal 15 Januari 2018 di Aula Kantor Pengadilan Tinggi Agama Samarinda.

Rapat koordinasi dipimpin oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda, Dr. H. Bunyamin Alamsyah, S.H., M.Hum. bersama Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda, Drs. H. Iskandar Paputungan, M.H. dan diikuti oleh seluruh Hakim Tinggi, para Ketua Pengadilan Agama, para Panitera dan Sekretaris se wilayah Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dan seluruh Pejabat Fungsional dan Struktural Pengadilan Tinggi Agama Samarinda. Disamping itu hadir juga para admin SIPP di seluruh Pengadilan Agama se Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.

Dalam sambutannya Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda mengharapkan kepada seluruh aparatur peradilan untuk dituntut bergerak cepat dalam mengantisipasi perubahan-perubahan yang ada dengan meningkatkan kualitas layanan serta melakukan inovasi terhadap bentuk-bentuk layanan publik yang diberikan oleh lembaga peradilan. “Para pimpinan harus mampu membangun sinergi dengan seluruh warga pengadilan di wilayahnya dalam memenuhi tuntutan publik terhadap layanan lembaga peradilan yang berkualitas. Saya berharap kita semua tidak berhenti belajar untuk terus memperkaya wawasan serta pengetahuan yang kita miliki. Tanamkanlah suatu kepercayaan bahwa amanah ini adalah suatu permulaan untuk melakukan banyak hal baik, banyak perubahan, dan banyak inovasi” ujar Bunyamin Alamsyah.

Adapun materi rapat koordinasi tersebut yaitu :

  1. Kebijakan pimpinan tentang manajemen;
  2. Kebijakan pimpinan tentang pengawasan dan pembinaan;
  3. Kebijakan pimpinan tentang kepaniteraan;
  4. Kebijakan pimpinan tentang kesekretariatan;
  5. Kebijakan pimpinan tentang SIPP 3.2.0;
  6. Kebijakan pimpinan tentang SAPM;
  7. Kebijakan pimpinan tentang olahraga (BAPORSI);
  8. Kebijakan pimpinan tentang IKAHI;
  9. Kebijakan pimpinan tentang pembinaan mental;
  10. Kebijakan pimpinan tentang hal-hal lain yang penting;
  11. Kebijakan pimpinan tentang peningkatan disiplin;
  12. Kebijakan pimpinan tentang implementasi PERMA No 7, 8, 9 tahun 2016;
  13. Kebijakan pimpinan tentang Maklumat KMA;
  14. Kebijakan pimpinan tentang Diskusi Hukum.

 Di akhir Rapat koordinasi diadakan penandatanganan komitmen bersama seluruh Pimpinan Pengadilan Agama se wilayah Pengadilan Tinggi Agama Samarinda untuk melaksanakan Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) dan juga diadakan pemberian penghargaan SIPP bagi Pengadilan Agama dengan kriteria sebagai berikut :

  1. Terbaik dengan persentase rasio penanganan perkara tertinggi untuk perkara diterima lebih dari 1.000 perkara, diraih oleh Pengadilan Agama Balikpapan;
  2. Terbaik dengan persentase rasio penanganan perkara tertinggi untuk perkara diterima kurang dari 1.000 perkara, diraih oleh Pengadilan Agama Nunukan; dan
  3. Persentase penanganan perkara pada SIPP dengan persentase lebih dari 90%, diraih oleh Pengadilan Agama Tanjung Redeb dan Pengadilan Agama Sangatta.

Sistem Informasi Penelusuran Perkara

TypographyDengan diterbitkannya Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 3/DJU/HM02.3/6/2014 tentang Administrasi Pengadilan Berbasis Teknologi Informasi maka peran Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP Versi 3.1.3), selanjutnya disebut sebagai SIPP, menjadi semakin penting dan diandalkan untuk proses administrasi dan penyediaan informasi baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini.

Lebih Lanjut

Pencarian Dokumen Putusan di Direktori Putusan Mahkamah Agung

ColorsPencarian cepat Dokumen Putusan Pengadilan Agama Nunukan dan Pengadilan Lainnya di Database Direktori Putusan Mahkamah Agung Agung Republik Indonesia

Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi

Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi Pencarian cepat data Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia

 

Layanan Pengadaan Secara Elektronik Mahkamah Agung RI

TypographyLayanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Mahkamah Agung Republik Indonesia menyelenggarakan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik. Penyedia Anda dapat mengikuti pengadaan dengan terlebih dahulu mendaftar sebagai penyedia barang/jasa.

Kunjungi