logo mahkamah agung website ramah difable
Proses Berperkara

Home

PELAKSANAAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN PENGADILAN AGAMA NUNUKAN

Keterbukaan informasi publik mulai di kenal dalam system hukum Indonesia dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Keterbukaan informasi publik merupakan sarana pengoptimalan pengawasan pelayanan publik yang dilakukan oleh penyelenggara negara guna mewujudkan pemerintahaan yang baik (Good Gorvernance). Undang-undang ini terdiri dari 64 Pasal yang pada initinya memberikan kewajiban pada Badan Publik untuk memberikan akses pada para pemohon informasi publik untuk mendapatkan informasi publik, kecuali untuk informasi yang dikecualikan.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengatur bahwa setiap Badan Publik menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan membuat serta mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat, mudah, dan wajar sesuai dengan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik yang berlaku nasional. Hal tersebut disebutkan dalam Pasal 13 ayat (1) poin a dan b.

Dalam melaksanakan Undang-Undang tersebut di atas, Mahkamah Agung telah mengeluarkan SK KMA No.1-144/KMA/ SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan informasi di Pengadilan. SK KMA No. 1-144/ KMA/SK/I/2011 tersebut merupakan pedoman pelayanan informasi di seluruh tingkatan pengadilan pada keempat lingkungan badan peradilan.

Pengadilan Agama Nunukan sebagai salah satu badan pelayanan publik berkomitmen untuk melaksanakan keterbukaan informasi publik, yang dilakukan dengan pelayanan yang berkualitas dan berorientasi pada mutu. Komitmen pelayanan keterbukaan informasi publik sesuai SK KMA No.1-144/KMA/ SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan, diwujudkan Pengadilan Agama Nunukan dengan membuat Organ Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Nunukan Nomor: W17-A10/77/HM.02.1/1/2018. Adapun Organ tersebut adalah sebagai berikut; Drs. A. Fuadi sebagai Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, Dra. Wahdatan Nusrah sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, Nurhalis, SH., sebagai Pembantu PPID Bidang Perkara, Rustam, SH., sebagai Pembantu PPID Bidang Non Perkara, dan Ika Kurnia Fitiyani, SHI., sebagai Petugas Informasi.

Dalam memberikan pelayanan informasi dalam rangka keterbukaan informasi publik, informasi mengenai Pengadilan Agama Nunukan dapat diperoleh melalui Website Pengadilan, Meja Informasi dan Media-Media Informasi lain yang ada di Pengadilan. 

A. Website Pengadilan

Gambar : Halaman Depan Website Pengadilan Agama Nunukan

 

Adapun informasi yang dapat diperoleh melalui website adalah sebagai berikut:

1. Menu Tentang Pengadilan Agama Nunukan, menu ini memuat informasi tentang; pengantar dari Ketua Pengadilan, visi misi pengadilan, profil pengadilan (memuat tentang sejarah berdirinya pengadilan; video profil pengadilan; profil hakim; struktur organisasi pengadilan; statistik pengadilan; alamat pengadilan; dan wilayah yurisdiksi pengadilan), kepaniteraan (memuat tentang profil panitera; panitera muda gugatan; panitera muda permohonan; dan panitera muda hukum), sistem pengelolaan pengadilan (memuat tentang e-learning; yurisprudensi, rencana strategis; rencana kerja; anggaran; pengawasan; dan kode etik hakim), kegiatan pengadilan, dan survey kepuasan publik.

2. Menu Layanan Publik, menu ini memuat informasi tentang; jam kerja, jadwal sidang, tata tertib di pengadilan, informasi perkara dan persidangan (memuat tentang penelusuran perkara; direktori putusan; delegasi; dan statistik perkara), laporan (memuat tentang rencana strategis; perjanjian kinerja; rencana kinerja tahunan; indikator kinerja utama; laporan kinerja instansi pemerintah; laporan tahunan; laporan realisasi anggaran; dan Penerimaan Negara Bukan Pajak), pengumuman (memuat tentang laporan barang dan jasa dan penerimaan pegawai), dan pengaduan layanan publik.

3. Menu Layanan Hukum, menu ini berisi tentang; prosedur pengajuan perkara (memuat tentang permohonan cerai gugat; permohonan cerai talak; permohonan gugatan lain; pengajuan permohonan prodeo; permohonan perkara banding; permohonan perkara kasasi; dan permohonan peninjauan kembali), panjar biaya perkara (memuat tentang panjar biaya tingkat pertama; panjar biaya verzet; panjar biaya banding; panjar biaya kasasi; panjar biaya peninjauan kembali; panjar biaya penyitaan; panjar biaya pemeriksaan setempat; panjar biaya eksekusi; panjar biaya lelang; dan pengembalian sisa panjar), dan radius (memuat tentang klasifikasi radius; biaya tambahan khusus; dan bantuan ke Pengadilan Agama lain).

4. Menu Berita, menu ini berisi tentang berita-berita terbaru seputar Pengadilan Agama Nunukan.

5. Menu Hubungi Kami, menu ini berisi tentang alamat Pengadilan Agama Nunukan.

B. Meja Informasi

Gambar : Meja Informasi Pengadilan Agama Nunukan

Meja Informasi Pengadilan Agama Nunukan ini berbentuk sederhana tetapi penempatannya sangat representative dan mudah diakses. Meja informasi ini tersusun dari seperangkat meja dan kursi yang didukung dengan seperangkat personal computer yang terkoneksi dengan Sistem Informasi Penelurusan Perkara (SIPP), Direktori Putusan, dll.

Informasi yang diberikan melalui meja informasi adalah seluruh informasi yang berkaitan dengan Pengadilan Agama Nunukan, baik informasi yang dapat diperoleh melalui website atau informasi-informasi lain yang tidak terdapat di dalam website. Informasi tersebut dapat diperoleh dengan pemohon informasi datang langsung ke Meja Informasi Pengadilan Agama Nunukan. Di Meja Informasi pemohon informasi akan dilayani oleh petugas informasi.

C. Media-Media Informasi Lain  Pengadilan

Adapun media-media informasi pengadilan yang menunjang keterbukaaan informasi publik adalah sebagai berikut:

1. Papan Informasi Daftar Hakim Mediator

2. Papan Informasi Biaya Pemanggilan dan Pemberitahuan

3. Papan Informasi Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan

4. Brosur Prosedur Berperkara di Pengadilan Agama Nunukan

5. Papan Informasi Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Berada di Bawahnyah.

6. Papan Informasi Daftar Nama Pejabat Pengadilan Agama Nunukan

7.  dan lain-lain. (Feri Cakim)

Pengadilan Agama Nunukan Melaksanakan Kegiatan Jumat Bersih

Nunukan- Pada hari Jumat tanggal 27 Juli 2018 Pengadilan Agama Nunukan melaksanakan kegiatan Jum’at Bersih. Kegiatan ini dilakukan sekitar pukul 07.30 Wita oleh pengawai Pengadilan Agama Nunukan.

Jumat Bersih dimotori oleh Kasubbag Umum dan Keuangan Bapak Yis Andispa, S.Sy., S.H. Menurutnya, kegiatan Jumat Bersih ini merupakan kegiatan rutinan dalam rangka menjaga kebersihan dan keindahan kantor. Selain itu, Jumat Bersih juga dalam rangka mempererat tali persaudaraan antar Pegawai Pengadilan Agama Nunukan (tuturnya).

Kegiatan Jumat bersih ini dimulai dengan membersihkan setiap ruangan pada pengadilan agama nunukan dan kemudian dilanjutkan dengan membersihkan halaman luar pengadilan. Dengan adanya jumat bersih akan mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat yang akan mendukung kenyamanan para pegawai dan masyarakat para pencari keadilan. (Feri Cakim)

 

Aktualisasi CPNS/Calon Hakim Peradilan Agama Mahkamah agung RI pada Pengadilan Agama Nunukan

Pengadilan Agama Nunukan merupakan salah satu tempat yang terpilih sebagai lokasi Aktualisasi/Habituasi Nilai-Nilai Dasar Pegawai Negeri Sipil bagi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)/Calon Hakim Mahkamah Agung RI. CPNS/Calon Hakim yang di tempatkan di Pengadilan Agama Nunukan adalah Feriyanto, S.H.I dan Zainal Abidin, S.Sy. Feriyanto S.H.I atau akrab dipanggil Feri adalah calon hakim yang berasal dari Kabupaten OKU Timur Sumatera Selatan, sedangkan Zainal Abidin, S.Sy atau  akrab di panggil Zein adalah calon hakim yang berasal dari Kabupaten Madura Jawa Timur. Aktualisasi/ habituasi ini merupakan runtutan dari kurikulum Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan III yang harus dilalui oleh CPNS Calon Hakim.

Zainal Abidin  (sebelah kanan) dan Feriyanto (sebelah kiri)

Read more...


Sistem Informasi Penelusuran Perkara

TypographyDengan diterbitkannya Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 3/DJU/HM02.3/6/2014 tentang Administrasi Pengadilan Berbasis Teknologi Informasi maka peran Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP Versi 320-3), selanjutnya disebut sebagai SIPP, menjadi semakin penting dan diandalkan untuk proses administrasi dan penyediaan informasi baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini.

Lebih Lanjut

Pencarian Dokumen Putusan di Direktori Putusan Mahkamah Agung

ColorsPencarian cepat Dokumen Putusan Pengadilan Agama Nunukan dan Pengadilan Lainnya di Database Direktori Putusan Mahkamah Agung Agung Republik Indonesia

Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi

Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi Pencarian cepat data Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia

 

Layanan Pengadaan Secara Elektronik Mahkamah Agung RI

TypographyLayanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Mahkamah Agung Republik Indonesia menyelenggarakan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik. Penyedia Anda dapat mengikuti pengadaan dengan terlebih dahulu mendaftar sebagai penyedia barang/jasa.

Kunjungi